Dian Ratnasari: KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya Perekonomian Indonesia.

Anggaran belanja negara terdiri dari :

· penerimaan atas pajak

· pengeluaran pemerintah (goverment expenditure)

· transfer pemerintah (government transfer)

· government transfer

Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.

Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional

Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :

Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :

Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :

Dimana :
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving
Dimana saving dapat difungsikan sebagai :

Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/ multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :

- Angka pengganda investasi
- Angka pengganda konsumsi
- Angka pengganda pengeluaran pemerintah
- Angka pengganda transfer pemerintah
- Angka pengganda pajak

HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DENGAN KEBIJAKAN MONETER DAN DESENTRALISASI

Koordinasi KebijakanMoneter dan Fiskal
–Pemantapan koordinasi untuk menjaga sasaran bersama
–Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalkan pertumbuhan
–Mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan:

Suku bunga yang secara riil mampu menjaga kepercayaan terhadap Rupiah

Mengurangi tekanan inflasi

Penyediaan insentif untuk mendukung percepatan sektor riil

Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja sebagai stimulus pembangunan

Memperbaiki pelaksanaan anggaran di daerah-daerah untuk mendukung percepatan pembangunan

Percepatan persetujuan APBD

Pelaporan dan penggunaan belanja APBD

Peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah diprioritaskan

Penegakan hukum persaingan usaha,

Sinkronisasi UU Penanaman Modal Tahun2007 dengan berbagai peraturan daerah & Juklak UU PenanamanModal

Penyusunan rancangan perubahan UU No. 5/1999 untuk membangun sistem pasar yang lebih sehat